Selasa, H / 25 Maret 2025

UNIED : Perusahaan Pilih Hengkang dari Indonesia Bila KB dan KITE Ditiadakan

Selasa 19 Feb 2019 14:53 WIB

Author :AA

Menkeu pada acara “Sarasehan Hasil Dampak Ekonomi Fasilitas KITE-KB & Launching Kebijakan Fasilitas KITE” di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/02)

Foto: kemenkeu foto

Perusahaan yang memilih hengkang ke Vietnam bila fasilitas KB dan KITE dicabut antara lain industri tekstil, pakaian, dan benang, elektronik, alas kaki, serta barang dari plastik, kertas, atau kayu


ESQNews.id, JAKARTA – Hasil survei yang dilakukan University Network for Indonesia Expert Development (UNIED) menyebutkan perusahaan yang ada di Indonesia memilih untuk hengkang apabila fasilitas pendukung ekspor yakni Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ditiadakan.


Tim Penyusun Survei Fasilitas KB dan KITE dari UNIED Muhammad Firdaus mengatakan Vietnam jadi tujuan utama perusahaan untuk hengkang dari Indonesia bila tanpa adanya fasilitas pendukung ekspor.


Firdaus mengatakan dari total 1627 perusahaan yang disurvei, 18 persen perusahaan akan hengkang bila tanpa fasilitas KITE dan 36 persen akan hengkang tanpa adanya fasilitas KB.


“779 dari 1627 perusahaan memilih hengkang ke Vietnam. Sementara 160 memilih pindah ke China,” tambah Firdaus dalam diskusi di Jakarta, Senin (18/2/2019). Dia menambahkan perusahaan yang memilih hengkang ke Vietnam bila fasilitas KB dan KITE dicabut utamanya antara lain industri tekstil, pakaian, dan benang, elektronik, alas kaki, serta barang dari plastik, kertas, atau kayu.


Menurut dia, negara lain yang menjadi alternatif perusahaan untuk hengkang dari Indonesia adalah Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, India, Laos, Myanmar, dan Filipina. “Apabila fasilitas dihilangkan, perusahaan di KB dan KITE menganggap persaingan di pasar global dan domestik akan semakin sulit,” ujar Firdaus.


Firdaus menambahkan selain memilih opsi hengkang, apabila fasilitas KB dan KITE ditiadakan maka perusahaan bisa memilih opsi pengurangan jumlah pegawai dan menutup usaha. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus menggunakan instrumen yang dimiliki untuk mendukung potensi usaha yang ada di Indonesia, khususnya di luar Jawa.


Menteri Sri menambahkan selain melalui fasilitas KB dan KITE, pemerintah juga mulai memberikan fasilitas berupa infrastruktur jalan serta kebijakan logistik melalui instrument APBN. “Selain instrumen fiskal Kawasan Berikat dan KITE ini, industri mendapat fasilitas perpajakan bebas PPN, bea masuk, dan lain-lain,” jelas dia.


Menteri Sri mengapresiasi hasil survei ini yang menunjukkan besarnya manfaat dari fasilitas KB dan KITE untuk peningkatan daya saing perusahaan di tingkat domestik dan global. “Kita akan lihat formulasinya apakah perlu ada policy lebih spesifik yang perlu kita tambahkan selain yang sudah dilakukan selama ini,” tambah Menteri Sri.


Dapatkan Update Berita

BERITA LAINNYA