ESQNews.id, JAKARTA - Laporan
dari Wall Street Journal yang menyebut Pemerintah China menggelontorkan uang
dalam rupa-rupa program. Gunanya untuk meyakinkan Republik Indonesia bahwa
tidak ada pelanggaran HAM di Xinjiang.
Organisasi Islam di Indonesia disuap agar tak mengkritisi represifitas Pemerintah China di Xinjiang, jadi perbicangan hangat akhir Desember lalu.
Awal 2019, salah satu programnya adalah mengundang ulama, politikus dan jurnalis Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang. Seluruh biaya akomodasi ditanggung oleh mereka. Selama kunjungan, rombongan Indonesia disuguhkan kondisi Xinjiang yang ramah, indah dan jauh dari huru-hara yang digambarkan media-media barat.
Usai kunjungan, para ulama dan wartawan yang tak ditunjukan kondisi sebenarnya, lalu menebar informasi positif bahwa Xinjiang baik-baik saja.
“Dalam kamp itu orang tidak pernah membayangkan dikira itu yang serem-serem. Justru itu adalah pusat-pusat keahlian," terang Masduki Baidlowi, selaku Wakil Sekjen PBNU.
<more>
Pemerintah China terlebih dahulu membenahi wajah kamp yang mengerikan ini. Mereka merobohkan bangunan penjara, menghilangkan pagar berduri dan mengatur agar rombongan mendatangi kamp yang sudah dimodifikasi agar jadi lebih ramah.
“Kami menyaksikan bener bahwa itu bukan kamp konsentrasi. Kayak pesantren di Indonesia bahkan lebih enak dari pesantren. Ada sesuatu yang memang di rekayasa kita rasakan, tapi tidak mungkin semuanya bisa direkayasa. Sebagai sebuah tempat untuk pelatihan-pelatihan mukadimah itu tidak mungkin di rekayasa. Itu nyata adanya," lanjutnya.
Dengan pencitraan satelit, tim dari Narasi Newsroom mencari tahu lokasi kamp yang dikunjungi rombongan Indonesia ketika datang ke Xinjiang, yakni kamp di Karakax, Kashgar, Shule dan Artux.
Hasil temuan dan analisisnya menyimpulkan bahwa vakansi gratis ini tak lebih dari upaya China menutupi kebijakan indoktrinasi masif yang dilakukan di Xinjiang.
“Saya tidak bisa bilang ada penyiksaan karena emang gak ada," tegas Uni Zulfiani Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times.
