Senin, H / 02 Februari 2026

Ini Kata Pemprov DKI Jakarta Terkait Tantangan Pengembangan Transjabodetabek

Sabtu 10 Jan 2026 21:54 WIB

Editor :EDQP

Tangkapan Layar

Foto: Jktinfo

ESQNews.id, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI mengungkap ketimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara Jakarta dan wilayah penyangga menjadi tantangan pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (Transjabodetabek).

“Sedang disusun Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Pekerjaan rumah (PR) utamanya justru adalah ketidakseimbangan APBD antara Jakarta dengan Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Bodetabek),” kata Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Nirwono mengatakan keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung pada penyediaan infrastruktur penunjang transportasi publik, termasuk halte dan titik pemberhentian resmi di wilayah perbatasan.

Salah satu contohnya terlihat pada layanan Transjabodetabek rute Sawangan–Lebak Bulus.

Sejak beroperasi, rute tersebut mencatat jumlah penumpang harian mencapai 3.000 hingga 4.000 orang, melampaui target awal sebanyak 2.000 penumpang per hari.

“APBD Jakarta pada 2026 masih berada di kisaran Rp80 triliun, sementara APBD daerah Bodetabek seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi rata-rata hanya Rp1,4 triliun hingga Rp4 triliun. 

Ini sangat tidak berimbang untuk pengembangan transportasi dan fasilitas pendukungnya,” ucapnya.

Namun, hingga kini fasilitas pendukung seperti halte yang layak dan aman di Depok belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah setempat.

“Kami sudah meminta agar ada fasilitas pendukung berupa halte resmi demi keamanan penumpang, tetapi pemerintah daerah mengaku tidak memiliki anggaran, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menghambat integrasi transportasi publik dengan moda pengumpan (feeder) di wilayah Bodetabek.

Padahal, integrasi antarmoda menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi publik yang efektif dan ramah bagi warga.

Maka itu, dari sisi optimistis, dia menilai keterbatasan anggaran justru dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif melalui skema pembiayaan alternatif (creative financing), tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Pengembangan transportasi publik, trotoar dan pusat pertumbuhan kota bisa dilakukan dengan skema di luar APBD,” ujarnya. [Jktinfo]

Kini ada 15 rute bus Transjabodetabek : B11 (Summarecon Bekasi–Cawang), B21 (Bekasi Timur–Cawang), B41 (Vida Bekasi–Cawang Sentral), D11 (Depok–Cawang Sentral via Cibubur), D21 (Universitas Indonesia–Lebak Bulus), D41 (Sawangan–Lebak Bulus via Tol Desari), dan P11 (Blok M–Bogor).

Lalu, S11 (BSD [Serpong]–Jelambar), S21 (CSW–Ciputat), S22 (Ciputat–KP Rambutan), S61 (Alam Sutera–Blok M), SH1 (Kalideres–Perkantoran Soekarno Hatta), T11 (Poris Plawad–Petamburan). T12 (Poris Plawad–Juanda), dan T31 (PIK 2–Blok M).

Dapatkan Update Berita

BERITA LAINNYA