Kamis, H / 28 Maret 2024

Presiden Lambat Respon Aspirasi Korban Gempabumi NTB

Rabu 29 Aug 2018 08:35 WIB

Singgih Wiryono

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon

Foto: Twitter

“Saya dengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak Presiden segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di NTB sebagai 'Bencana Nasional'. Mestinya Presiden perhatikan aspirasi tersebut," ujar Fadli.


ESQNews.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut pemerintah, dengan Inpres itu penanganan bencana di NTB kini sepenuhnya mirip “Bencana Nasional”. 


Di sela-sela tugas selaku Pimpinan Tim Pengawas Haji DPR RI di Makkah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik intinya Inpres itu sebenarnya masih mengabaikan tuntutan masyarakat.


“Saya dengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak Presiden segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di NTB sebagai 'Bencana Nasional'. Mestinya Presiden perhatikan aspirasi tersebut. Apalagi, aspirasi itu bukan hanya disampaikan masyarakat NTB, tapi banyak pihak di tanah air, termasuk para relawan dan sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah terjun ke sana sejak hari pertama bencana.” ujar dia dalam keterangan tertulis,  Jumat (24/8).


Fadli Zon juga mengatakan, DPRD Provinsi NTB juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah agar bencana di Lombok segera ditetapkan sebagai 'Bencana Nasional'. Mestinya, lanjut dia, Presiden mendengarkan hal tersebut.


“Sayangnya, pemerintah mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka menyatakan status bencana di Lombok tak perlu menjadi bencana nasional termasuk karena bisa mengganggu sektor pariwisata. Pernyataan ini bisa menyakiti perasaan korban bencana di NTB," jelas dia.


Fadli menilai, ketika pemerintah menolak menjadikan bencana Lombok sebagai bencana nasional, masyarakat membaca surat edaran Mendagri meminta para Bupati/Walikota dan Gubernur menyisihkan sebagian APBD dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) untuk menolong pemerintah NTB. Belakangan, dirinya juga membaca surat permohonan bantuan kepada seluruh kepala daerah yang diteken Gubernur NTB.


"Soal anggaran juga simpang siur. Berapa sebenarnya anggaran yang telah diturunkan pemerintah pusat? Inipun harus terbuka dan transparan. Wajar jika ada yang membandingkan dengan anggaran penyelenggaraan pesta pembukaan Asian Games yang menelan lebih dari setengah trilyun atau dana sidang IMF/Bank Dunia Oktober mendatang yang mencapai Rp. 1 trilyun," jelas Fadli.


Dapatkan Update Berita

BERITA LAINNYA