Jakarta termasuk ranking 9 kota terpadat di dunia. Beban pulau Jawa, yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia.
ESQNews.id, JAKARTA – Proses pemindahan Ibu Kota tidak instan, seperti membalikkan telapak tangan. Secara historis tidak mudah adanya perubahan, pastinya para petinggi yang membangun negara ini memiliki maksud dan tujuan untuk menetapkan Ibu Kota di Jakarta.
Dengan segala pertimbangan baik secara ekonomi, kultural, sosial, dan tentunya kemajuan teknologi berpusat awal di Jakarta.
Namun Presiden RI, Pemprov DKI dan para petinggi mempunyai beberapa alasan yang kuat terkait pemindahan Ibu Kota. Seperti halnya alasan kenapa harus pindah, kriteria lokasi dan letak Ibu Kota yang baru, apa saja yang dipindahkan, pembiayaan, dan lainnya.
Termasuk memikirkan mengenai timeline dan tahapannya menurut Kementerian PPN/Bappenas (20/8):
2017-2019: Penyusunan dan penyelesaian kajian
2020: Penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan master plan kota, dan perencanaan teknis kawasan
2021: Penyediaan lahan, penyusunan DED Kawasan, dan Ground Breaking pembangunan Ibu Kota Negara Baru
2022-2024: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN
2024: Awal pemindahan ke Ibu Kota negara baru
- Alasan Ibu Kota Harus Pindah, Ini Kata Jokowi
- Enam Sipil Tewas Dalam Unjuk Rasa di Deiya, Papua
Adanya pro dan kontra, itu wajar dari masyarakat, apalagi yang sudah berkeluarga dan harus pindah juga ke tempat kerja yang baru.
Salah satu komentar dari salah satu pegawai IT di Jawa Barat, yang mengabdi kepada negara. Mengeluarkan isi hatinya.
“Tapi kan katanya pindah ibu kota itu untuk pemerataan, nah bagi saya mah jika untuk pemerataan kita bisa buat ko. Terus pengaruhnya juga tidak terlalu signifikan jika ibu kota di pindahkan. karena ya kemajuan daerah itu bergantung pada SDM yang mengelola dan kemudahan dalam proses kemajuan daerah tersebut," paparnya.
Pembangunan daerah Ibu Kota itu bukan suatu jalan untuk memberikan kemajuan pada suatu daerah. Cenderung merugikan keuangan negara yang seharusnya di perlukan untuk kemajuan daerah tapi malah memperlambat kemajuan daerah.
Kenapa? ya karena uang yang dianggarkan untuk kemajuan daerah itu di pakai untuk pembangunan Ibu Kota yang baru.