Kamis, H / 27 Februari 2020

Suara Para Mahasiswa Saat Demo Perihal RUU

Rabu 25 Sep 2019 10:59 WIB

Reporter :Endah Diva Qaniaputri

Demo mahasiswa dari berbagai wilayah, mewakili suara para rakyat, di depan gedung DPR RI, Senayan, GBK dan sekitarnya

Foto: ESQ Media

Mahasiswa adalah salah satu wakil dari rakyat, penyambung lidah yang menampung segala opini maupun aspirasi dari khalayak.


ESQNews.id, JAKARTA – Mahasiwa tentu akan membela dan ikut serta memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan, jika opini tersebut tepat. Tentu saja dibarengi oleh pendapat, hati, dan pikiran para mahasiswa lain di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta.


<more>


Jika dengan cara ‘halus’ tak digubris, maka harus diiringi dengan cara demo. Seperti demo yang terjadi pada (24/9) di Senayan, depan gedung DPR RI, GBK dan sekitarnya terkait revisi RUU. Menurut Dewi Kartika selaku Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019 ada beberapa permasalahan diantaranya (melansir dari Tribbunews):


  1. RUU bertentangan dengan UUPA 1960 (UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) meski disebut akan melengkapi dan menyempurnakan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.

  2. RUU Pertanahan secara menyimpang dan dengan kuat menerjemahkan Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

  3. RUU Pertanahan memprioritaskan Hak Guna Usaha (HGU) untuk diberikan kepada pemodal besar atau pengusaha tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek, semisal luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan.

  4. RUU Pertanahan juga disebut tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi publik dan putusan Mahkamah Agung.

  5. RUU Pertanahan mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar atau perkebunan apabila melanggar ketentuan luas alas hak.


 


Oleh karenanya, mahasiswa dari berbagai wilayah ‘turun tangan’ untuk memberikan suara. Diantaranya dari ‘tuan rumah’ Universitas Indonesia, ada yang datang dari Bandung (Universitas Padjadjaran), Unindra, Institut Pertanian Bogor (IPB), Unnes, UPN Veteran Jakarta, Universitas Trisakti, UNJ, dan lainnya.


“Mahasiswa benar-benar ngga setuju revisi UU, yang meringankan korupsi yang akan membuat Indonesia kedepannya semakin "kacau", jika hasil demo "kemarin" tidak membuat perubahan terhadap hal itu, maka para mahasiswa akan kembali lagi dan lagi untuk membuat para tikus tikus berdasi itu (DPR) merubah kembali, KPK benar-benar lemah pada saat ini di era Joko Widodo. Kan UU sebelum revisi ada peraturan korupsi di pasal berapa gitu, malah di hapus/meringankan yang korupsi misal penjara 10 tahun malah 5 tahun + napi boleh jalan jalan ke mall. Sarannya untuk mahasiswa jangan pernah berhenti mencintai negeri ini, terus kawal hingga negeri kembali adil dan makmur baik pemerintah dan terutama rakyatnya, jangan, untuk pemerintah revisi UU kembali sebagaimana mestinya sejak turun menurun, jangan buat peraturan seenaknya tanpa rakyat, jika pemerintah tetap tidak mau mendengar, maka mahasiswa akan turun kembali,” tegas Aghil Labib Hisyam Basysyah, perwakilan dari mahasiswa IPB Vokasi.




Francis, mahasiswa IPB angkatan 55 mengatakan demo kemarin banyak penunggang gelap. Mereka (ormas-ormas dan beberapa yang punya kepentingan politik) jadi provokator membuat aksi anarkis. “Dari kita demo tetap saja pemerintah keras kepala mempertahankan keputusan mereka. Seolah-olah mereka tidak peduli sama aspirasi rakyat, memang mereka menunda beberapa RUU, tapi yang rakyat tuntut itu batalkan RUU dan tarik kembali Revisi UU KPK yang tidak dilaksanakan oleh pak presiden beserta anggota DPR. Juga dari literasi beberapa media, daftar absen DPR saat sidang juga kembali banyak yang kosong, seperti mereka benar-benar tidak peduli. Kalau saya sendiri dan ada beberapa teman, menginginkan aksi kembali dilakukan.”




Adapun pendapat lain dari warga sipil sekaligus mahasiswa akhir Politeknik Piksi Ganesha. “Intinya kalau revisi UU itu emang gak memihak ke masyarakat apalagi yang tentang korupsi. Dari semua revisi yang sekarang di permasalahkan. Semuanya memihak kepada elit atas apalagi pelaku koruptor. Masa iya orang di hukum di kasih cuti, nanti yang ada efek jera nya gak ada. Apalagi dari semuanya itu menentang kepada visi misi pak Jokowi. Apalagi tentang penguatan KPK, boro-boro KPK kuat malah pergerakannya itu terbatasi. Jadi penanganan korupsi semakin minim dan wajar kenapa mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat kecewa dan marah,” papar Mohammad Adi Firmansyah.




Dapatkan Update Berita

BERITA LAINNYA